kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45770,96   1,15   0.15%
  • EMAS930.000 0,22%
  • RD.SAHAM -0.09%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Holding BUMN tidak dikelola dengan baik, Jokowi: Bisa cek setoran dividen BUMN


Sabtu, 13 April 2019 / 23:09 WIB
Holding BUMN tidak dikelola dengan baik, Jokowi: Bisa cek setoran dividen BUMN

Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Capres Nomor Urut 02 Prabowo berdebat sengit soal pengelolaan Holding BUMN. Isu Holding Penerbangan menjadi masalah yang dikeluhkan Prabowo dan Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno Cawapres Nomor Urut 02 menyatakan bahwa dirinya mendapat surat dari keluarga karyawan di bisnis penerbangan itu yang tidak menginginkan adanya holding penerbangan.


Prabowo menyambung, bahwa data Bloomberg mencatat untuk mendapatkan pengembalian modal dalam industri penerbangan untuk di Jepang harus 60% tingkat keterisian penumpang, sementara untuk Garuda Indonesia harus sebanyak 120% tingkat keterisian penumpang.

"Ini mau bikin holding-holding BUMN tidak dibuat dengan baik. Pertamina harus jadi World Champion, selalu dikalahkan dengan perusahaan asing. Garuda itu dikalahkan, kenapa aset ekonomi itu dinikmati orang lain," ungkap dia.

Jokowi Capres Nomor Urut 01 mempersilakan Prabowo untuk melakukan kroscek atas dividen BUMN ke APBN. "Besok bisa di cek, naik atau turun setoran dividen. Blok Rokan dan Blok Mahakam sudah dikasih Pertamina. Freeport itu sudah diambil Inalum 51%. BUMN mampu melakukan akuisisi," imbuhnya.

"Tidak ada negara di manapun yang maju kalau rakyatnya pesimis," ujar Jokowi.

Divisi Advokasi FITRA Gulfino menyatakan, kondisi BUMN memang sedang goyah, indikasinya adalah bagaimana dividen BUMN tidak pernah maksimal, misalnya pada tahun 2017 itu kontribusi ke PNBP hanya 5,6% saja.

"Padahal tahun 2015 itu Penanaman Modal Negara (PMN) ke BUMN mencapai Rp 50 triliun. Jadi, konsen kita tata kelola BUMN dikelola dengan cara kekeluargaan semacam persoalan KKN yang masih menjadi sapi perah politik. Itu yang menjadi problem," imbuh dia.

Dia bilang secara konsep BUMN harusnya menjadi Benteng perekonimian negara karena dengan keterlibatan negara melalui PMN seharusnya mampu menambah pemasukan bagi negara melalui devide.Berdasarkan LKPP 2017, Laba BUMN yang masuk pada APBN sebesar 8.271.312.425.682, atau hanya 6,39% dari total PNBP.

 

 


Tag

TERBARU

×